ditulis oleh Content Team, Afra Afifah

Pada pertengahan bulan Desember ini (14/12/2025), kelas Belajar Bareng Literasi Politik dan Kebijakan Para Ibu kembali diadakan secara daring dengan mengangkat tema “Dari Piring ke Kebijakan: Suara Kritis Ibu-ibu untuk MBG”. Webinar ini diharapkan dapat menjadi ruang diskusi untuk membedah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari segi gizi, kebijakan publik, juga pengalaman langsung yang dialami oleh masyarakat di lapangan, khususnya para ibu.

Diskusi ini dihadiri oleh tiga narasumber dengan latar belakang yang beragam, yaitu Dr. Ida Susilaksmi, M.Kes. (Wakil Ketua PKK Batang), Suharyati, SKM., MKM., RG (Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)), serta Septiyah Widya (perwakilan komunitas Ibu Berisik). Kak Puty Puar dari BBB Book Club juga turut hadir sebagai moderator.

Melihat Implementasi MBG Lebih Dekat

Mbak Widya banyak menyoroti persoalan dalam penerapan MBG, khususnya tentang keamanan pangan dan kebijakan publik. Ia mengajak peserta diskusi untuk kritis terhadap bahan makanan dan komposisinya, seperti: ultra processed food (UPF), minuman tinggi gula, dan bahan makanan yang bukan berasal dari pangan lokal. Menurutnya, anak-anak terutama usia TK dan SD termasuk dalam kategori rentan karena belum memiliki kesadaran penuh untuk memilih makanan yang sehat. Sedangkan sekolah juga acapkali tidak punya pilihan untuk menolak makanan yang datang.

Kemudian terkait dengan regulasi, Ibu Suharyati menyatakan bahwa program MBG pada dasarnya bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Termasuk melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan BUMDes setempat. Namun realitanya implementasi program masih belum bisa memanfaatkan dan bekerjasama dengan pihak-pihak lokal.  Ia juga menegaskan pentingnya quality control, uji organoleptik (aroma, rasa, tekstur), dan tenaga gizi untuk bisa memastikan bahwa makanan benar-benar berkualitas dan bergizi. Menurutnya, sekolah juga memiliki kewenangan untuk menolak makanan jika dirasa bahwa makanan tersebut tidak layak makan.

Peran Kritis Ibu dalam Mengawal MBG

Pada sesi akhir, Mbak Widya menyampaikan pesan reflektif tentang pentingnya jeda dan evaluasi untuk program MBG. “Karena program ini didanai oleh dana publik, masyarakat memiliki hak untuk bertanya, mengkritik, dan mengawasinya,” ujarnya. Menurutnya, ini bukan hanya masalah ‘gratis atau tidak’, tapi juga terikat dengan masalah keberlanjutan kebijakan.

Di penghujung diskusi, disebutkan bahwa literasi politik ibu sangat penting. Ibu tidak hanya bertindak sebagai penerima kebijakan, tetapi juga orang yang mampu membaca, mengkritik, dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan masa depan anak dan kesejahteraan masyarakat.

–

Terima kasih kepada Buibu dan Manteman yang telah hadir serta berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Terima kasih juga kepada para narasumber atas ilmu dan perspektif yang dibagikan, serta kepada Think Policy sebagai kolaborator dalam penyelenggaraan kegiatan. Semoga diskusi ini menjadi langkah awal bagi para ibu untuk terus bersuara, bersikap kritis, dan terlibat dalam mengawal kebijakan yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia.